KBLI BUJK KONSTRUKSI GEDUNG PENDIDIKAN Standar Penetapan Kemampuan Badan Usaha Jasa Konstruksi adalah sebuah standar yang digunakan untuk menentukan kemampuan sebuah perusahaan jasa konstruksi dalam... Selengkapnya)
KBLI BUJK KONSTRUKSI GEDUNG INDUSTRI Standar Penetapan Kemampuan Badan Usaha Jasa Konstruksi adalah sebuah standar yang digunakan untuk menentukan kemampuan sebuah perusahaan jasa konstruksi dalam... Selengkapnya)
KBLI BUJK KONSTRUKSI GEDUNG HUNIAN Standar Penetapan Kemampuan Badan Usaha Jasa Konstruksi adalah sebuah standar yang digunakan untuk menentukan kemampuan sebuah perusahaan jasa konstruksi dalam... Selengkapnya)
KBLI KONSTRUKSI GEDUNG PERKANTORAN Konstruksi gedung perkantoran tentunya akan berbeda dengan konstruksi yang dipakai pada jenis hunian tempat tinggal pada umumnya. Hal ini mengacu pada... Selengkapnya)
DAFTAR E-KATALOG PRODUK BARANG Sebagai salah satu solusi untuk meminimalisir kecurangan dan penipuan, ternyata belum banyak kementerian yang berminat menggunakan e-katalog. Sebagian besar dari pihak... Selengkapnya)
DAFTAR E-KATALOG PRODUK JASA Sebagai salah satu solusi untuk meminimalisir kecurangan dan penipuan, ternyata belum banyak kementerian yang berminat menggunakan e-katalog. Sebagian besar dari pihak... Selengkapnya)
DAFTAR E-KATALOG ETALASE PRODUK LOKAL E-katalog LKPP adalah sistem informasi elektronik yang memuat daftar, jenis, spesifikasi teknis, Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN), produk dalam negeri,... Selengkapnya)
DAFTAR E-KATALOG ETALASE PRODUK NASIONAL E-katalog LKPP adalah sistem informasi elektronik yang memuat daftar, jenis, spesifikasi teknis, Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN), produk dalam negeri,... Selengkapnya)
DAFTAR E-KATALOG ETALASE PRODUK SEKTORAL E-katalog LKPP adalah sistem informasi elektronik yang memuat daftar, jenis, spesifikasi teknis, Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN), produk dalam negeri,... Selengkapnya)
PERMOHONAN TKDN INDUSTRI KECIL PERALATAN PABRIK Kewajiban pemerintah untuk pengadaan barang dan jasa tersebut didukung oleh Kementerian Perindustrian (Kemenperin) melalui Program Peningkatan Produk Dalam Negeri... Selengkapnya)
TKDN INDUSTRI KECIL PERALATAN LABORATORIUM Kewajiban pemerintah untuk pengadaan barang dan jasa tersebut didukung oleh Kementerian Perindustrian (Kemenperin) melalui Program Peningkatan Produk Dalam Negeri (P3DN)... Selengkapnya)
TKDN INDUSTRI KECIL PERALATAN TELEKOMUNIKASI Kewajiban pemerintah untuk pengadaan barang dan jasa tersebut didukung oleh Kementerian Perindustrian (Kemenperin) melalui Program Peningkatan Produk Dalam Negeri (P3DN)... Selengkapnya)
TKDN INDUSTRI KECIL PERALATAN KELISTRIKAN Kewajiban pemerintah untuk pengadaan barang dan jasa tersebut didukung oleh Kementerian Perindustrian (Kemenperin) melalui Program Peningkatan Produk Dalam Negeri (P3DN)... Selengkapnya)
TKDN INDUSTRI KECIL PERALATAN OLAHRAGA Kewajiban pemerintah untuk pengadaan barang dan jasa tersebut didukung oleh Kementerian Perindustrian (Kemenperin) melalui Program Peningkatan Produk Dalam Negeri (P3DN)... Selengkapnya)
AKTA PENDIRIAN DAN PENGESAHAN KEMENKUHAM Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut perseroan adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang... Selengkapnya)
AKTA PENDIRIAN PT DAN PENGESAHAN KEMENKUHAM Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut perseroan adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar... Selengkapnya)
AKTA PERUBAHAN PT DAN PENGESAHAN KEMENKUHAM Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut perseroan adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar... Selengkapnya)
AKTA PERUBAHAN CV DAN PENGESAHAN KEMENKUHAM Pengurusan Akta Pendirian Perusahaan yang cukup sulit karena dalam pengurusannya berbelit memang menjadi salah satu penghalang bagi pengusaha-pengusaha kecil,... Selengkapnya)
AKTA PENDIRIAN CV DAN PENGESAHAN KEMENKUHAM Pengurusan Akta Pendirian Perusahaan yang cukup sulit karena dalam pengurusannya berbelit memang menjadi salah satu penghalang bagi pengusaha-pengusaha kecil,... Selengkapnya)
IZIN USAHA PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA (MINERBA) Kegiatan pertambangan diatur dalam Undang-undang No 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba). Untuk lebih... Selengkapnya)